Cianjur – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti, mendorong adanya kebersamaan dalam penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu (21/11/2022).
Pasalnya, masih terlihat ego sektoral beberapa kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana. Menurut Endang, ini yang menyebabkan koordinasi menjadi kurang baik, sehingga Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus lebih ditingkatkan koordinasinya.
“Kalau kita melihat saat ini banyak kementerian dan lembaga namun masih berjalan masing-masing. Masih ego sektoral, tidak ada kebersamaan, koordinasinya belum baik,” ungkap Endang. Dilansir dari akun medsos DPR RI.
Komisi VIII DPR RI mengikuti pertemuan dengan Bupati Cianjur, Kepala BNPB, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kab. Cianjur, Kepala kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kepala kakan Kemenag Kab. Cianjur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kab. Cianjur, Baznas Prov. Jabar, Baznas di Posko Komando Tanggap Darurat Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada hari, Jum’at (25/11/2022).
Endang berharap, BNPB sebagai Lembaga yang dipercaya oleh Presiden untuk mengkoordinasi percepatan penanganan gempa Cianjur dapat menyatukan kementerian dan Lembaga terkait agar dapat bersinergi dan berkolaborasi.
“Saya kira kelembagaan BNPB ini harus ditingkatkan, sebab bencana itu kan banyak macam. Dengan adanya koordinasi dalam penanganan bencana ini, nantinya akan jauh lebih mudah, lebih singkat, dan lebih efektif,” ungkap Politisi Partai Golkar.
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan bahwa dalam manajemen pemerintah, BNPB yang ditunjuk sebagai Lembaga yang menangani dan mengobservasi kebencanaan dalam masa tanggap darurat ini memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian dan Lembaga terkait.
“Yang dikeluhkan teman-teman (Anggota Komisi VIII) tadi di perjalanan, kita melihat banyak tenda berdiri di sepanjang jalan. Ada tenda Kemensos, tenda BNPB, tenda dari BUMN, tenda Basarnas. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah koordinasi dipegang oleh siapa? Kan harusnya ke BNPB. Tapi banyak juga tenda yang kita perhatikan kosong, hanya tampilannya saja. Ini kan berarti memang ada suatu koordinasi yang perlu dipertegas,” ujarnya.
Bukhori berharap, terdapat suatu tata pembagian kerja yang baik. Oleh karena itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga harus dilakukan melalui satu pintu, yakni BNPB. Koordinasi tersebut harus lebih ditingkatkan lagi sehingga percepatan penanganan gempa Cianjur dalam masa tanggap darurat ini dapat berjalan dengan baik.
“Namun saya mengapresiasi BNPB yang sejak awal cukup tanggap ya. Saya memperhatikan betul, hari senin bencana itu terjadi sekitar pukul 1 siang, tetapi saya perhatikan pukul 1.30 sudah ada konferensi pers antara BNPB dengan BMKG, Itu hal yang cukup baik,“ pungkasnya.
(Red-03)
